.jpeg)
 |
| Penyerahan SK pengangkatan PPPK Paruh Waktu Formasi 2024 secara simbolis oleh Bupati Balangan, Abdul Hadi pada 31 Oktober 2025 lalu. Foto : Istimewa |
BALANGANPOST – Awan kelabu membayangi kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Balangan. Menurunnya kemampuan anggaran daerah yang memicu ancaman defisit pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 memaksa pemerintah setempat merumuskan sejumlah langkah efisiensi yang terbilang pahit.
Kabar kurang sedap ini langsung menyasar penghasilan aparatur sipil negara (ASN) maupun tenaga non-ASN. Pasalnya, salah satu opsi efisiensi yang tengah dibahas serius adalah pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi PNS serta rasionalisasi honorarium bagi tenaga honorer.
Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Fakhriyanto, membenarkan bahwa rencana pemangkasan tersebut telah masuk dalam skema perhitungan efisiensi anggaran pemerintah daerah.
“Dari hasil rapat kemarin, memang sudah dimasukkan perhitungan untuk efisiensi terhadap besaran TPP PNS, kemudian honor Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) paruh waktu, dan honor Pegawai Tidak Tetap (PTT),” ungkap Fakhriyanto usai rapat paripurna DPRD Balangan, Senin (14/9/2026).
Pilihan memangkas tunjangan dan honor ini bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah dihadapkan pada dilema pemotongan belanja modal yang dinilai akan berdampak fatal bagi roda perekonomian masyarakat Balangan secara luas apabila benar-benar dilakukan.
“Hanya masalahnya sekarang kita harus menilai, apakah mengurangi belanja modal atau yang lain? Kalau belanja modal kurang, sektor pertumbuhan ekonomi kita melambat. Tukang tidak bekerja, distribusi berkurang, perputaran uang dan daya beli masyarakat di Balangan akan ikut lesu,” tegasnya.
Malaise anggaran ini tidak berhenti pada urusan tunjangan. Pemkab Balangan juga dipastikan urung menggelar rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2027 mendatang. Hal ini menjadi bom waktu tersendiri, mengingat pada rentang 2026-2027, Balangan diprediksi akan menghadapi gelombang besar pensiun tenaga pendidik atau guru.
Menyiasati krisis guru tanpa adanya anggaran rekrutmen baru, Pemkab Balangan menyiapkan skema alternatif dengan memberdayakan P3K paruh waktu yang memiliki ijazah sarjana pendidikan untuk mengisi kekosongan di sekolah-sekolah.
“Kami mencari ruang agar tidak ada yang dirumahkan. Kami mendata, dari P3K paruh waktu ini banyak sarjana yang latar belakangnya pendidikan. Seandainya regulasinya memungkinkan, ini yang akan kita optimalkan dan sasar untuk dijadikan guru. Entah mekanismenya melalui diklat atau sertifikasi terlebih dahulu,” papar Fakhriyanto.
Meski demikian, langkah efisiensi ekstrem ini belum menjadi ketuk palu akhir. Kebijakan rasionalisasi tersebut masih terus digodok dan akan dibahas lebih lanjut bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Balangan guna mencari keseimbangan stabilitas keuangan daerah di tengah berkurangnya alokasi anggaran dari pusat.
