.jpeg)
Kedatangan mereka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut bertujuan untuk menyuarakan keresahan terkait krisis kelangkaan BBM bersubsidi jenis Bio Solar yang dinilai sudah sangat merugikan rakyat kecil.
Dalam forum yang berlangsung panas tersebut, para sopir membeberkan sejumlah kejanggalan di lapangan, mulai dari dugaan praktik mafia BBM, penguasaan antrean oleh oknum pelangsir, hingga tindakan premanisme dan pungutan liar (pungli) di area SPBU.
Babeh Aldo, yang hadir mewakili suara para sopir, dengan tegas meminta jajaran legislatif dan eksekutif untuk tidak sekadar duduk di belakang meja.
Ia mendesak agar DPRD segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengawasi distribusi Bio Solar secara ketat dan transparan.
"Kami meminta segera dibentuk pansus pengawasan BBM di Kabupaten Balangan. Pansus ini bukan hanya terdiri dari anggota DPRD saja, untuk mencegah adanya oknum-oknum yang bermain, kami berharap ada perwakilan dari Forkopimda dan juga perwakilan masyarakat yang terdampak langsung," tegas Babeh Aldo dalam RDP tersebut.
Lebih lanjut, ia menuntut adanya inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU yang benar-benar dilakukan tanpa pemberitahuan sebelumnya, guna menangkap basah para pelaku penyelewengan.
Sorotan tajam juga diarahkan kepada Kepolisian Resor (Polres) Balangan. Massa mendesak kepolisian untuk turun tangan mengusut tuntas mafia BBM bersubsidi yang diduga dibekingi oleh pihak-pihak tertentu, serta menghapus segala bentuk premanisme di SPBU.
Babeh Aldo bahkan menawarkan komitmen kerja sama dari para sopir untuk membantu tugas kepolisian di lapangan.
"Kami para sopir siap menandatangani komitmen bersama para sopir dan Polres... kami siap menjadi mata polisi, kaki polisi, tangan polisi untuk memberantas premanisme," ujarnya.
Keresahan yang sama diungkapkan langsung oleh perwakilan sopir truk asal Balangan.
Ia menceritakan pahitnya harus mengantre berjam-jam sejak dini hari di SPBU, seperti yang terjadi di SPBU Batu Mandi dan SPBU Rica, namun terpaksa pulang dengan tangan kosong karena BBM ludes disedot oleh oknum pelangsir.
Menurutnya, oknum pelangsir dengan leluasa mengisi BBM menggunakan lebih dari satu barcodeMyPertamina untuk satu kendaraan yang sama. Hal ini dinilai sebagai akar masalah yang membuat kuota BBM untuk masyarakat umum cepat habis.
"Kami antre dari jam 12 malam, sedangkan habis itu yang menembak (mengisi) itu ada yang enam barcode, ada yang empat barcode, ada yang lima barcode…Yang kayak itu harus dipukul rata tidak boleh lagi satu (kendaraan lebih dari satu) barcode, karena mengakibatkan orang-orang yang di belakang tidak bisa dapat," ungkap salah satu perwakilan sopir dengan nada kecewa.
Selain masalah barcode ganda, sopir juga membongkar adanya oknum tak berseragam di SPBU yang memungut biaya tambahan hingga Rp20.000 untuk pengisian BBM, serta kebijakan SPBU yang secara sepihak menutup layanan lebih awal dengan alasan instruksi oknum aparat, padahal masih banyak ratusan truk yang mengantre.
Hingga berita ini diturunkan, para sopir truk berharap RDP ini tidak hanya sekadar viral di media sosial, melainkan membuahkan regulasi dan sanksi tegas bagi SPBU nakal.
Jika praktik curang ini masih dibiarkan, para sopir mengancam akan mengambil tindakan tegas dengan menutup sendiri SPBU yang bermasalah.
