.jpeg)
 |
Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Balangan masa bakti 2025-2031 (foto : Istimewa) |
BALANGANPOST - Lembaran baru bagi penguatan tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Balangan resmi dimulai. Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Balangan masa bakti 2025-2031 kini mengusung misi besar untuk merekatkan hubungan dan komunikasi di tingkat akar rumput yang selama ini mungkin belum berjalan optimal.
Sebanyak 40 pengurus daerah organisasi yang menaungi para anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini baru saja resmi diambil sumpahnya. Langkah awal yang akan dikejar oleh kepengurusan baru ini adalah memastikan gerak langkah BPD, pemerintah desa, hingga pemerintah daerah berada dalam satu frekuensi yang sama.
Ketua PABPDSI Kabupaten Balangan, Rahmat, mengungkapkan bahwa fokus utama pasca-pelantikan ini adalah membenahi sumbatan komunikasi agar fungsi pengawasan dan legislasi BPD di desa-desa bisa berjalan maksimal.
"Harapan ke depan sering bersinergi dengan pemerintah desa dan daerah. Koordinasi kami dengan desa itu akan ditekankan agar yang belum harmonis bisa harmonis dan jauh lebih baik ke depannya," ujarnya usai pelantikan dan pengukuhan pengurus di Mahligai Mayang Maurai, Paringin, Selasa (30/6/2026).
Sebagai langkah konkret untuk mewujudkan target tersebut, PABPDSI Balangan telah merancang agenda rutin bulanan yang akan digelar secara maraton dari tingkat kabupaten hingga ke pelosok kecamatan. Pertemuan berkala ini diproyeksikan menjadi ruang dialog terbuka guna menjembatani BPD, kepala desa, dan warga dalam merumuskan solusi atas berbagai dinamika di desa.
Di samping itu, Rahmat juga memberikan garis penegasan bagi seluruh jajarannya untuk menjaga integritas lembaga selama menjalankan roda organisasi enam tahun ke depan.
"Pesan kepada pengurus setelah dilantik ini, berjuang dengan sebaik-baiknya dan tidak merugikan orang lain, menjaga PABPDSI, bisa bergandeng tangan dengan masyarakat," pesannya.
Upaya penguatan BPD ini mendapat sinyal positif dan dukungan penuh dari eksekutif. Wakil Bupati Balangan, Akhmad Fauzi, yang hadir dalam acara tersebut mengingatkan esensi mendasar dari keberadaan BPD, yakni sebagai representasi langsung dari suara dan denyut nadi kehidupan masyarakat desa.
"Peran BPD tidak boleh jauh dari rakyat. BPD harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan, memahami, dan memperjuangkan kepentingan mereka," jelasnya.
Lebih dalam, Akhmad Fauzi juga menitipkan pesan krusial mengenai akuntabilitas. Anggota BPD dituntut untuk lebih jeli dan ketat dalam mengawal perputaran uang negara di tingkat desa, mulai dari tahap awal penganggaran hingga pelaporan akhir, dengan tetap mengedepankan komunikasi yang sejuk bersama aparatur desa.
"Ketika desa maju, masyarakat sejahtera, dan pelayanan semakin baik, maka di situlah sesungguhnya keberadaan BPD dan PABPDSI memberikan arti dan manfaat yang nyata bagi pembangunan daerah," tambahnya. (BP/Habibie)
